Apa yang Seharusnya Dituntut oleh Kaum Buruh

Setiap tahunnya di di tanggal 1 Mei, kaum buruh turun ke jalan dalam rangka memperingati hari buruh sedunia. Dalam aksinya, kaum buruh selalu membawa tuntutannya, yang mana selalu mengulang tuntutan dari tahun sebelumnya. Misalnya seperti kenaikan upah, penghapusan PP no. 78 tahun 2015, penghapusan sistem kontrak dan outsourcing, dll. Pengulangan tuntutan ini menunjukkan ketidakefektifan dari pergerakan buruh. Lantas, apa yang seharusnya dituntut oleh kaum buruh ?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu terlebih dahulu akar permasalahan dari kaum buruh. Akar dari permasalahan kaum buruh adalah pemerasan yang dilakukan oleh para pemilik modal. Kaum buruh bekerja menghasilkan produk yang dapat menghasilkan profit untuk perusahaan. Profit yan dihasilkan ini bisa beratus-ratus juta sampai bermilyar rupiah. Tapi, yang buruh dapatkan hanya upah sebesar UMR yang bahkan tidak sampai 10%  dari profit yang dihasilkannya. Sebagian profit itu diambil oleh para pemilik modal yang bahkan tidak bekerja sekeras kaum buruh.

Hal ini diperparah dengan diterapkannya PP no.78 tahun 2015. Menurut PP no.78 tahun 2015, upah buruh harus diperbarui setiap tahunnya dengan berlandaskan pada tingkat inflasi. Artinya, semakin baik pemerintah, yang mana dikuasai oleh para pemilik modal, mengelola ekonomi, semakin stabil perekonomian negara. Stabilnya perekonomian negara bisa dilihat dari tingkat inflasi yang stabil. Dengan stabilnya perekonomian, berarti keuntungan yang didapat oleh para pemilik modal akan menjadi lebih besar dan tidak perlu menaikkan gaji buruhnya. Cerdas !

Maka dari itu, ada 2 hal yang seharusnya dituntut oleh kaum buruh. Yang pertama adalah hak atas profit yang dihasilkan. Kaum buruh seharusnya memiliki sekitar 30-50% dari profit yang mereka hasilkan karena kaum buruh lah yang bekerja paling keras untung menghasilkan profit tersebut. penghitungan profit ini juga dengan menganggap buruh sebagai manusia, bukan barang modal !

Yang kedua adalah kuota tetap perwakilan kaum buruh di parlemen. Seperti yang kita ketahui, modal untuk maju dalam ajang pemilihan legislatif sangatlah besar bagi kaum buruh. Oleh sebab itu, hanya para pemilik modal lah yang bisa maju sebagai calon anggota parlemen. Hal ini berarti kaum buruh tidak memiliki perwakilan di dalam parlemen yang berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dengan adanya kuota tetap perwakilan buruh di parlemen, diharapkan dapat mengimbangi dominasi kaum pemilik modal di parlemen.

Kedua tuntutan ini tidak mungkin dikabulkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Oleh karena itu, pergerakan kaum buruh nyata. Jangan hanya turun dan teriak-teriak di jalan. Kaum buruh harus melawan hegemoni pemilik modal dengan berbagai cara, baik damai maupun tidak damai. Ingat, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha.